KERAWANAN SOSIAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KETAHANAN PANGAN


KERAWANAN SOSIAL DITINJAU DARI SUDUT  PANDANG KETAHANAN PANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan beragam atau poligenis. Keragaman itu berasal dari tingkat kemajemukan ilmu yang mereka miliki. Namun demikian, sebagian budaya mengatakan bahwa manusia berasal dari satu keturunan yang sama. Perbedaan terjadi selain dikarenakan kemajemukan ilmu, juga dikarenakan oleh wilayah dimana mereka hidup (Poerwanto, 2008).

Adanya perbedaan dalam diri manusia menyebabkan munculnya akulturasi, gagasan-gagasan baru, difusi, dan peleburan budaya. Dengan akal yang dimilikinya, manusia mampu menciptakan perubahan dan perkembangan. Menurut ahli antropologi Amerika A.L. Kroeber, proses evolusi kebudayaan terkadang berlangsung sangat cepat melebihi proses evolusi organik makhluk hidup (Poerwanto, 2008).

Khazanah kekayaan budaya suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam. Kebudayaan indonesia selain dipengaruhi oleh budaya lokal, juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh bangsa Eropa semasa Kolonial (Poerwanto, 2008). Menurut Koentjaraningrat (dalam Poerwanto, 2008) diantara 175 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, hanya 12  negara yang penduduknya relatif homogen; yaitu  Austria, Bostwana, Denmark, Jerman, Islandia, Jepang, Belanda,  Norwegia, Portugal, Somalia, dan Swaziland. Hal ini menunjukkan bahwa hapir di seluruh dunia, mayoritas negara memiliki masyarakat yang  majemuk, termasuk pula Indonesia.

Namun demikian, Bangsa Indonesia mengalami beberapa tantangan untuk dihadapi atas dasar konsekwensi dari beragamnya etnis yang dimiliki. Dalam rangka mempersatukan penduduk Indonesia yang beraneka ragam, Koentjaraningrat (dalam Poerwanto, 2008) melihat empat masalah pokok yang dihadapi, ialah (1) mempersatukan aneka suku dan bangsa, (2) hubungan antar umat beragama, (3) hubungan mayoritas dan minoritas, (4) integrasi kebudayaan di Irian Jaya dan Timor-Timur dengan kebudayaan Indonesia.

Hingga setelah 66 tahun Indonesia merdeka, masalah dari majemuknya bangsa ini masih dapat terlihat. Salah satunya adaalah gerakan separatisme atau pemisahan. Secara umum diakui bahwa gerakan pemisahan diri cenderung terjadi di daerah-daerah pinggiran (periphery) yang jauh dari pusat pemerintahan (centre), kaya akan sumber alam, dan memiliki perasaan etnik yang kuat serta berbeda dengan elite politik yang memerintah  (http://community.gunadarma.ac.id).

Namun demikian di dalam suatu negara yang tengah bergolak dan mengalami transisi demokratis seperti Indonesia, potensi disintegrasi bisa bersumber dari berbagai faktor atau variabel lain yang tidak terduga. Struktur politik yang sentralistik dan menafikan aspirasi lokal di satu pihak, dan di pihak lain cenderung korup, kolusif, nepotis, dan monopolistik, bisa  jadi merupakan faktor yang memperbesar potensi disintegrasi tersebut. Tak mengherankan apabila kebijakan ekonomi daerah dalam rangka distribusi kekuasaan maupun sumber daya daerah dilihat sebagai alternatif pemecahan yang bisa mengurangi ancaman disintegrasi (http://community.gunadarma.ac.id).

Proses disentegrasi seperti yang disebutkan diatas disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya berakar dari masa kepemimpinan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kebijakan yang seragam dan sentralistik bagi bangsa yang amat beragam, menjadi begitu parah ketika digabungkan dengan pendekatan keamanan yang amat represif, menindas, dan menafikan aspirasi masyarakat, terutama di tingkat lokal. Sementara itu, di sisi lain, eksploitasi atas sumber daya ekonomi dan kekayaan daerah berlangsung intens tanpa diimbangi dengan pemberian hak atas bagi hasil yang lebih adil serta proporsional bagi daerah (http://community.gunadarma.ac.id).

Adanya kesenjangan sosial dan perasaan etnik kesukuan yang masih besar juga  menyebabkan disintegrasi di Indonesia tidak dapat terelakan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Koentjaraningrat (dalam Marzali, 2007) bahwa 84 persen penduduk Indonesia adalah orang desa yang bermentalitas petani. Sedangkan sisanya 16 persen adalah orang kota yang bermentalitas pegawai. Sikap mental petani yang utama adalah mental ‘subsisten’. Artinya adalah, petani bekerja hanya untuk memnuhi  kebutuhan hidupnya. Kalau kebutuhan hidup sudah terpenuhi, maka tidak perlu dibutuhkan kerja keras lagi.

Mental seperti ini yang nantinya akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memperbesar jarak status sosial antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Hal tersebut diatas juga merupakan faktor penyebab munculnya disintegrasi sosial.

Selain itu Koentjaraningrat menambahkan dalam bukunya yang berjudul “Kelemahan Sikap Mental Orang Indonesia yang Muncul Setelah Revormasi Fisik 1945-1950” bahwa, revolusi Indonesia telah memotong perjalanan kehidupan sosiokultural bangsa Indonesia yang telah berlangsung ratusan tahun lalu dibawah jajahan Belanda. Norma-norma lama yang  dianggap berbau feodal dan kolonialistik dihapuskan dan diganti oleh norma-norma yang  baru. Namun pada kenyataannya,  Koentjaraningrat (dalam  Marzali, 2007) mengatakan bahwa perubahan norma feodal ke arah yang lebih demokratis tidak membuahkan hasil. Hal tersebut kemudian akan mengakibatkan kehidupan yang penuh dengan keragu-raguan, tanpa pedoman dan orientasi yang jelas. Situasi tersebut  pada gilirannya akan melahirkan sikap mental yang negatif, yang tidak cocok untuk pembangunan. Dari rendahnya sebuah tingkat pembangunan, disintegrasi sosial akan terjadi.

Selain masalah kesenjangan sosial, disintegrasi sosial juga dapat disebabkan oleh tingkat ketahanan pangan sebuah negara. Adanya defisit cadangan makanan bagi bangsa ini menjadi masalah dan topik  politik yang besar. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah  petani. Bukan  hanya di Indonesia saja, bahkan diberbagai negara, ketahanan pangan dapat digunakan oleh seorang kepala negara untuk mendapat dukungan dari  rakyatnya (Tambunan, 2003).

Dari semua uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa, perkembangan sosial dan kemajemukan suatu wilayah akan menimbulkan efek negatif berupa gesekan-gesekan sosial, yang dapat disebabkan oleh kesenjangan sosial. Jika terus dibiarkan, kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia mengalami kondisi disintegrasi sosial yang secara tidak langsung mempengaruhi aspek ketahan wilayah bangsa Indonesia

Dalam tugas mandiri kali ini, akan dikaji secara pustaka mengenai dampak disitegrasi dan kerawanan sosial terhadap ketahanan wilayah jika ditinjau dari aspek ketahanan pangan.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui arti penting ketahanan wilayah.

2. Mengetahui arti penting dari disentegrasi sosial.

3. Mengetahui hal yang berkaitan tentang ketahanan pangan nasional.

4. Mengetahui penyebab munculnya disintegrasi sosial dan kerawanan sosial.

5. Mengetahui hubungan antara kependudukan dengan sumber daya alam.

6. Mengetahui hubungan antara ketahan pangan dengan ketahanan wilayah.

7. Mengkaji secara pustaka dampak kerawanan sosial terhadap ketahanan wilayah.


II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Ketahanan Wilayah

Berdasarkan rumusan pengertian ketahanan wilayah dan kondisi kehidupan nasional Indonesia, sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu; aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis meliputi aspek geografi, kependudukan, dan sumber daya alam. Selain aspek tersebut, juga terdapas aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam (http://daniiskandarmanajemen.blogspot.com).

Pengertian ketahanan wilayah juga bisa disebutkan sebagai kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan wilayah (http://www.tugaskuliah.info).

Jadi dapat dimaknai bahwa Ketahanan wilayah adalah kondisi  dinamis yang merupakan  integrasi dari setiap aspek kehidupan  bangsa dan Negara . pada hakikatnya ketahanan wilayah adalah kemampuan  dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin  kelangsungan hidup  menuju kejayaan bangsa  dan Negara. Berhasilnya pembangunan wilayah akan meningkatkan  ketahanan nasional. Selanjutnya, dengan ketahanan wilayah yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.

2.2 Ketahanan Pangan

Dari perspektif sejarah istilah ketahanan pangan (food security) muncul dan dibangkitkan karena kejadian krisis pangan dan kelaparan.7  Istilah ketahanan pangan dalam kebijakan pangan dunia pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara–negara berkembang dari krisis produksi dan suplay makanan pokok (Maleha dan Sutanto, 2006).

Fokus ketahanan pangan pada masa itu menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan yang nampak pada definisi ketahanan pangan oleh PBB sebagai berikut: food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread coop vailure or other disaster (Syarief, Hidayat, Hardinsyah dan Sumali,  1999).

Selanjutnya definisi tersebut disempurnakan pada Internasional Conference of Nutrition 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB sebagai berikut: tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah dan mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif (Maleha dan Sutanto, 2006).

Di Indonesia, secara formal dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, istilah kebijakan dan program ketahanan pangan diadop sejak tahun 1992 (Repelita VI) yang definisi formalnya dicantumkan dalam undang-undang pangan tahun 1996.  Dalam pasal 1 undang-undang pangan tahun 1996, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau (http://www.theceli.com).

2.3 Kerawanan Sosial

Kerawanan Sosial ialah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang dirasa sangat tidak memuaskan bagi masyarakat atau kelompok golongan tersebut (http://eastasiastudy.blogspot.com).

III. PEMBAHASAN

3.1 Masalah Kependudukan Indonesia Secara Umum

Kebijakan kependudukan nasional pada hakikatnya bertujuan mempengaruhi sistem demografik baik secara langsung maupun tidak langsung  melaui sistem yang lain dalam makrosistem kependudukan, untuk membawa penduduk kepada suatu keadaan di mana ciri dan perilaku demografisnya menguntungkan bagi  pembangunan  nasional  yang  pada hakikatnya merupakan  usaha meningkatkan  kualitas  hidup penduduk itu  sendiri (Soerjani et.al., 1987).

Menggunakan sistem demografis ini, masalah-masalah kependudukan dapat disebabkan oleh tekanan pada usaha peningkatan ekonomi karena jumlah penduduk yang cepat, tekanan pada usaha pembangunan, tidak terbukanya kesempatan kerja,serta perkembangan pendudukyang tidak merata.Sistem demografis tersebut pada kenyataanyan memiliki peran ketergantungan terhadap sistem sitem  lain, yaitu sistem Idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan nasional (Soerjani et.al., 1987).

Namun demikian, akibat  dari ciri  dan perilaku demografis penduduk Indoensia pada saat sekarang ini yang belum menguntungkan bagi terlaksananya pembangunan  nasional, maka sistem ini akan  menimbulkan fenomena kependudukan di berbagai  bidang kehidupan idiologi  politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan  keamanan nasional. Hal tersebut harus diatasi agar  tidak  menghambat pertumbuhan  dan  perkembangan nasional (Soerjani et.al., 1987).

3.2 Ketahanan Wilayah

            Ketahanan wilayah mempunyai aspek utama, yaitu Kesejahteraan dan Keamanan. Kesejahteraan dan Keamanan adalah dua aspek dari Ketahanan wilayah yang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Sebab itu, mengusahakan terwujudnya Ketahanan wilayahpada hakikatnya merupakan satu proses membentuk Kesejahteraan dan Keamanan untuk negara dan bangsa. Ada kalanya bangsa berada dalam tingkat perjuangan yang memerlukan titik berat pada Kesejahteraan, sedangkan pada tingkat perjuangan lain mungkin juga titik berat harus pada Keamanan(http://sayidiman.suryohadiprojo.com).

Ketahanan wilayah hanya dapat terwujud jika meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita namakan aspek sosial kehidupan, meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hankam. Juga meliputi aspek alam , yaitu Geografi, Penduduk dan Kekayaan Alam. Di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional seluruh segi kehidupan bangsa itu dinamakan Asta Gatra, terdiri dari Panca Gatra (Sosial) dan Tri Gatra (Alam). Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan perannya dalam perwujudan Kesejahteraan dan Keamanan (http://sayidiman.suryohadiprojo.com).

3.3 Kerawanan Sosial

            Kerawanan Sosial ialah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang dirasa sangat tidak memuaskan bagi masyarakat atau kelompok golongan tersebut (http://eastasiastudy.blogspot.com).

3.4 Isu Ketahanan Pangan Indonesia

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu strategis bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan mempunyai dimensi sangat luas dan terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik.  Dengan demikian diperlukan penyelarasan peningkatan produksi di satu pihak (kepentingan makro) dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani  di lain pihak (kepentingan mikro) dengan prinsip pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat petani sebagai upaya pemberdayaan.  Oleh karena itu, jika secara konsisten ingin mensimultankan pencapaian tujuan peningkatan produksi dan tujuan kesejahteraan khususnya untuk petani yang sebagian besar berusahatani pangan, maka kebijakan swasembada (self sufficiency) untuk komoditi beras yang strategis haruslah disesuaikan dan diarahkan kepada self sufficiency ratio sebagai guide lines yaitu suatu indeks yang menunjukkan perbandingan supplai pangan yang harus dihasilkan secara domestik terhadap jumlah keseluruhan permintaan pangan dalam negeri.  Dengan demikian terjadi keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen dengan tingkat harga produk yang layak (at reasonable prices), sehingga memungkinkan usahatani itu memperoleh nilai tambah, melakukan reinvestasi dan berkembang mandiri secara berkelanjutan (Maleha dan Sutanto, 2006).

Sikap seperti ini menjadi penting mengingat pemerintah akhir-akhir ini kewalahan dalam mengamankan kebijakan harga dasar gabah/beras sehingga cenderung sangat merugikan petani produksi.  Dengan perkataan lain biarlah petani yang melakukan keputusan-keputusan usahataninya sesuai signal pasar dimana kepentingan petani produsen dan konsumen dalam konteks stabilitas dapat diakomodir melalui pendekatan usahatani terpadu (mixed and integrated farming system) yang mencerminkan the right crops in the right place principles.  Upaya tersebut perlu pula diikuti dengan kampanye pola makan (dietary pattern) untuk mengurangi tekanan terhadap permintaan beras (Napitupulu, Tom Edward Marasi, 2000).

Pemantapan ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting instabilitas ketahanann pangan.  Kerawanan pangan dapat disebabkan karena kendala yang bersifat kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan, maupun yang bersifat sementara seperti tertimpa musibah atau bencana alam.  Untuk mengatasi hal ini pemerintah dan masyarakat perlu membangun suatu sistem kewaspadaan, yang mampu mendeteksi secara dini adanya gejala kerawanan pangan di sekitarnya serta dapat meresponnya dengan cepat dan efektif.  Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menghindarklan masyarakat tersebut dari kerawanan  yang lebih parah, dengan segala dampak yang mengikutinya (Maleha dan Sutanto, 2006).

Ketahanan pangan yang kokoh dibangun pada tingkat rumah tangga yang bertumpu pada keragaman sumberdaya lokal. Sejalan dengan dinamika pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dengan mengembangkan sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya pangan yang dimiliki pada masyarakat masing-masing wilayah.  Keunggulan dari pendekatan ini antara lain adalah bahwa bahan pangan yang diproduksi secara lokal telah sesuai dengan sumberdaya pertanian dan iklim setempat, sehingga ketersediaannya dapat diupayakan secara berkesinambungan. Dengan kemampuan lokal tersebut maka ketahanan pangan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh masalah atau gejolak pasokan pangan yang terjadi d luar wilayah atau luar negeri (Maleha dan Sutanto, 2006).

Dalam kaitan inilah, aspek pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat menjadi sangat penting. Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai perwujudan dan pengembangan kapasitas masyarakat yang berlandaskan pada pemberdayaan sumberdaya manusia agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai status dan peranannya dalam pembangunan ketahanan pangan (Maleha dan Sutanto, 2006).

Namun demikian, setiap wilayah atau daerah mempunyai keunggulan maupun keterbatasan dalam memproduksi bahan pangan secara efisien.  Ada daerah yang surplus dan ada daerah yang minus dalam memproduksi pangan tertentu. Dengan banyaknya jenis pangan esensial nabati maupun hewani sebagai sumber zat gizi makro dan mikro, tidak satupun daerah mampu memenuhi seluruh jenis pangan yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakatnya (Maleha dan Sutanto, 2006).

Oleh karena itu interaksi antar wilayah mutlak diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan pangan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah. Demikian pula interaksi antar tataran daerah dengan tataran nasional, dalam suatu jejaring yang aktif dan dinamis sangat diperlukan dalam rangka ketahanan pangan nasional (Maleha dan Sutanto, 2006).

Pada dasarnya pemantapan ketahanan  pangan dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis di bidang pangan, utamanya bagi golongan rawan pangan sementara maupun rawan pangan kronis yang masih mempunyai potensi pengembangan aktivitas ekonominya. Agribisnis pangan melibatkan banyak pelaku, usaha kecil seperti petani, pengolah dan pedagang yang berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif sumberdaya lokal (Maleha dan Sutanto, 2006).

Agar terwujud ketahanan pangan yang kokoh, mulai dari tingkat rumah tangga sampai tingkat nasional, sistem dan usaha agribisnis yang dibangun adalah yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralisasi.

  1. Berdaya saing, dicirikan dengan tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya produksi serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan pangsa pasar dan memberikan pelayanan profesional.
  2. Berkerakyatan, dicirikan dengan berkembangnya usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara luas dengan peluang berusaha, kesempatan kerja dan menikmarti nilai tambah (pendapatan).
  3. Berkelanjutan, dicirikan dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pangan yang semakin besar dari waktu ke waktu yang semakin mensejahterakan masyarakat baik secara ekonomis, sosial dan lingkungan hidup.
  4. Desentralistis, diartikan bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat pelaku sesuatu dengan kondisi wilayahnya atas dasar keunggulan komparatif dan aspirasi masyarakat setempat.

3.5  Penyebab Kemiskinan Di Indonesia

            Sejak awal pemerintahan orde baru hingga saat ini masalah kemiskinan masih merupakan suatu dilema besar bagi Indonesia. Data Kemiskinan dari BPS menunjukkan bahwa selama 1970 hingga krisis 1997 lalu Indonesia mampu mengurangi jumlah penduduknya yang hidup dibawah garis kemiskinan (Tambunan, 2003).

Sekalipun demikian, sebagian besar dari jumlah penduduk yang tidak lagi dikategortikan sebagai orang miskin sebenarnya beada persis digaris kemiskinan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang peka terhadap goncangan ekonomi (Tambunan, 2003).

Dari studi empiris yang dilakukan oleh Hasibunan (dalam Tambunan, 2003) menunjukkan bahwa berdasarkan nilai koefisien Gini, ketimpangan pendapatan di sektor pertanian bukan merupakan yang terburuk dibandingkan dengan sektor lainnya, terutama pada tahun 1997. Namun perbedaan upah dan gaji perbulan per sektor menunjukkna bahwa tingkat pendapatan di sektor pertanian adalah yang paling rendah (Tambunan, 2003).

Lebih lanjut Tambunan (2003) menyampaikan bahwa kontribusi paling besar terhadap kemiskinan di Indonesia ternyata berasal dari sektor pertanian. Pada tahun 1996 diperkirakan hampir 69% dari jumlah orangmiskin di Indonesia berasal dari sektor pertanian. Dari hasil studi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanian merupakan sumber dari pertumbuhan kemiskinan  di  Indonesia (Tambunan, 2003).

3.6  Ketahanan Pangan dan Kerawanan Sosial

            Dalam hal ketahanan pangan, beras merupakan komoditas utama bagi Indonesia. Beras hingga kini masih merupakan salah satu komoditi pangan pokok bagi masyarakat Indonesia dan merupakan komoditi strategis bagi pembangunan nasional. Pengalaman pada periode-periode awal pembangunan di tanah air menunjukkan bahwa kekurangan beras sangat mempengaruhi kestabilan pembangunan nasional. Bahkan hingga kini, bukan saja pada tingkat nasional, daerah, dan rumah tangga tetapi juga tingkat internasional dimana terlihat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan persediaan pangan beras (www.smecda.com).

FAO dalam press release-nya bersama-sama dengan WFP pada bulan September 2010, mengemukakan bahwa jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan pada tahun 2010 mencapai 925 juta orang. Situasi ini diperparah dengan semakin berkurangnya investasi di sektor pertanian yang sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir, sementara sektor pertanian menyumbang 70% dari lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung (http://www.kemlu.go.id).

Mengingat penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah petani, masalah ketahanan pangan menjadi isu penting  yang harus diselesaikan. Ketahanan pangan yang buruk akan mengakibatkan kerawanan sosial yang meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ilma Adelman (dalam Tambunan, 2003) yang mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak pembangunan. Adanya ketahanan pangan yang baik mengindikasikan bergeraknya sektor pertanian di Indonesia, dan meurut Adelman, dalam teorinya mengatakan, sektor pertanian yang  baik mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa dengan lemahnya ketahanan pangan, mengindikasikan adanya kelemahan disektor pertanian. Kelemahan disektor pertanian dapat mengakibatkan tidak berjalannya pertumbuhan ekonomi yang akkan mengakibatkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang dibiarkan lambat laun akan menjadikan stabilitas keamanan terganggu  dan muncul kejadian yang  disebut kerawanan sosial.

3.7 Kemiskinan dan Kerawanan Sosial

            Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang berupa faktor individual, faktor keluarga, faktor sub-budaya (subcultural),faktor agensi, dan faktor struktural dan berdampak pada pengangguran, kekerasan dan kesehatan. Kemiskinan yang terjadi perlu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia supaya angka kemiskinan dan pengangguran tidak semakin memburuk.

Dampak akibat kemiskinan yang terjadi di Indonesia begitu banyak dan sangat kompleks. Pertama adalah masalah penggangguran. Jumlah pengganguran yang terjadi pada awal tahun 2011 mencapai 8,12 juta orang. Angka penggangguran ini cukup fantatis, mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi oleh bangsa saat ini. Banyaknya penggangguran, berarti mereka tidak bekerja dan otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dengan tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, mereka tidak data memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara otomatis, pengangguran menurunkan daya saing dan beli masyarakat (Prasetya 2011).

Kedua adalah masalah kekerasan. Kekerasan yang terjadi biasanya disebabkan karena efek pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah yang benar dan halal. Dan yang Ketiga adalah konflik sosial bernuansa SARA. Konflik SARA terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi kemiskinan yang semakin hari semakin akut. Hal ini menjadi sebuah bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang sering terjadi di negeri ini, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan. semuanya terjadi hamper merata di setiap daerah di Indonesia, baik di pedesaan maupun diperkotaan (Prasetya 2011).

Dari ketiga akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan tadi, lambat laun akan mengakibatkan kerawanan sosial, yang disebabkan oleh pengangguran dan mencapai titik eskalasi dimana kekerasan dan konflik SARA muncul ke permukaan.

3.8 Kemiskinan Melemahkan Ketahanan Wilayah

Kemiskinan masih terdapat dalam jumlah besar di Indonesia. Namun demikian, jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan sudah dapat  betkurangi secara mencolok, yaitu dari sekitar 70 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 15 persen pada tahun 1993, yang jika dikonversikan ke jumlah penduduk menjadi tidak kurang dari 27 juta orang.

Kondisi penduduk yang demikian tidak mendukung adanya Ketahanan wilayah baik regional maupun nasional secara kuat, atau bahkan cenderung melemahkannya. Seperti telah diuraikan, Ketahanan wasional terdiri dari Kesejahteraan dan Keamanan yang dapat dibedakan tetapi tidak dipisahkan.

Kemiskinan itu dapat dilihat secara absolut dan relatif. Dilihat secara absolut kita mempunyai tingkat kemiskinan sebagaimana diindikasikan oleh penghasilan per capita yang sekarang sebesar 730 dollar AS atau sekitar Rp 1.500.000 per tahun. Pada umumnya penghasilan yang dinilai memadai adalah kalau sudah di atas 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 4.500.000 per tahun. Jadi keadaan bangsa Indonesia secara absolut baru sepertiga penduduk yang dinilai normal dalam hal pendapatan.

 3.9 Dampak Kerawanan Sosial terhadap Ketahanan Wilayah

Bagi negara yang majemuk dan berasaskan Bhineka tunggal Ika, munculnya disintegrasi atas ketahanan wilayah akibat kerawanan sosial memiliki kemungkinan yang  besar. Hal  ini sesuai dengan perumpamaan yang diungkapkan oleh Kusumohamidjojo (2000) bahwa usaha untuk mencapai kesatuanpendapat pada masyarakat jepang adalah lebih mudah ketimbang masyarakat India. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa negara Indonesia memiliki kerentanan terhadap proses disitegrasi yang nantinya akan menibulkan kerawanan sosial.

Muara konflik dari adanya kerawanan sosial yang disebabkan oleh disintegrasi sosial adalah penindasan (Kusumohamidjojo, 2000). Selain penindasan, proses kerawanan sosial juga akan  berdampak pada masalah-masalah lain, dan salah satu yang terparah yaitu  akan berujung  pada ketananan wilayah baik  secara  regional maupun nasional.

Dampak dari adanya kerawanan sosial yang disebabkan oleh disintegrasi terhadap ketahanan wilayah nasional dan regional salah satunya adalah akan terjadi perdebatan karena perbedaan persepsi antara anggota-anggota masyarakat. Selain itu juga kan terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada dalam masyarakat, Peraturan tidak di jalankan dengan konsisten, serta terjadi proses-proses sosial yang disosiatif, seperti: persaingan, pertentangan ataupun kontraversi (http://my-7.blogspot.com/).

Lebih lanjut, Ketahanan nasional terdiri dari beberapa aspek yang  saling terpadu dan disebut  (Astagrata). Aspek aspek tersebut terdiri dari aspek geografi, kekayaan alam, kependudukan, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan, dan keamanan (Suryosumarto, 2001). Dengan  demikian, dengan adanya kerawanan sosial, aspek ketahanan wilayah yang  juga mencangkup ketahanan nasional akan mengalami ketimpangan dan ketidakseimbangan.

3.10 Dampak Kerawanan Sosial terhadap Ketahanan Wilayah dari Sudut Pandang Ketahanan Pangan

Jika dilihat dari sudut pandang ketahanan pangan, maka aspek yang menjadi penyebab dari kerawanan sosial yang nantinya akan menyebabkan disentegrasi secara umum disebabkan oleh lemahnya sistem pertanian di Indonesia. Dapat  dikatakan demikian karena hampir  mayoritas penduduk Indonesia adalah petani. Sistem pertanian yang buruk nantikan akan mengakibatkan ketimpangan  dan bencana ekonomi bagi  para  petani yang merupakan sumber penghasilan bagi mayoritas penduduk Indonesia (Tambunan, 2003). Bencana ekonomi lambat laun akan menjadi kesenjangan  sosial, yang jika dibiarkan akan mengakibatkan kerusuhan dan berujung pada proses disentegrasi sosial, yang dapat kita sebut  juga dengan  kerawanan sosial.

Selain itu, dampak  yang disebabkan  oleh kerawanan sosial terhadap  ketahanan  wilayah jika dilihat dari sudut pandang ketahanan pangan adalah menurunnya kualitas sistem  maupun  pelaksanaan dari aspek-aspek ketahanan wilayah baik nasional maupun regional (Astagrata). Dan dari 8 aspek yang  telah disebutkan dalam sub bab  sebelumnya, dapat diketahui bahwa aspek yang paling terkena dampak dari kerawanan sosial adalah aspek ekonomi. Hal ini logis dikarenakan menurut Tambunan (2003), kemampuan sektor pertanian sebagai lokomotif penarik pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi lainnya sangat besar, salah satunya adalaha sektor Industri dan pengolahan.

3.11 Solusi Untuk Meningkatkan Ketahanan Wilayah

Ketahanan Nasional merupakan kemampuan suatu bangsa dan negara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa guna dapat mencapai kesejahteraan bangsa dan melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi oleh Ketahanan dan Kestabilan dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan Nasional (http://umum.kompasiana.com/).

Jika dilihat dari sudut pandang ketahanan pangan, maka strategi utama yang diperlukan adalah strategi ketananan stabilitas ekonomi. Untuk membentuk stabilitas ekonomi, maka diperlukan dukungan dalam bentuk sistem perekonomian yang kuat dan bertumpu pada ketahanan dan kemampuan bangsa sendiri, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas (resource based) sehingga tidak mudah goyah oleh gejolak yang bersifat internal maupun eksternal (http://umum.kompasiana.com/).

Kekuatan dan kestabilan sistem perekonomian dapat terbentuk dengan adanya sistem dan pelaksanaan yang baik dalam sektor moneter maupun riil dalam bentuk kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang membangun (http://umum.kompasiana.com/).

KESIMPULAN

Kerawanan sosial yang  menyebabkan disentegrasi sosial  jika dilihat dari sudut pandang  ketahanan pangan disebabkan oleh lemahnya sektor pertanian di Indonesia. Kerawan sosial tersebut memberikan dampak negatif pada ketahanan nasional khususnya pada bidang ekonomi, hal ini dikarenakan, jika dilihat dari sudut pandang ketahan pangan, sektor pertanian memiliki kaitan yang erat dengan sektor perekonomian lainnya.


DAFTAR PUSTAKA

 

 

Hardinsyah, Dodik Briawan, Retnaningsih, Tin Herawati dan Retno Wijaya, 2002.  Modul Ketahanan Pangan 03. Analisis Kebutuhan Konsumsi Pangan.  Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi (PSKPG)  Institut Pertanian Bogor dan Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan (PPKP) Badan Bimas Ketahanan Pangan, Deptan.
 

Marzali, Amri. 2005. Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Kencana.

 

Napitupulu, Tom Edward Marasi, 2000. Pembangunan Pertanian dan pengembangan Agroindustri. Wibowo, R. (Editor).  Pertanian dan pangan. Pustaka Sinar Harapan.  Jakarta.

 

Poerwanto, Hari. 2008. Kebudayaan  dan  Lingkungan dalam Prespektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Prasetya Yuli Eko. 2011. “Dampak Kemiskinan Terhadap Masyarakat”. Tugas Akhir. Yogyakarta: Jurusan Teknik Informatika,  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer.

 

Soerjani M., Ahmad R., Munir R. 1987. Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan. Universitas Indonesia.

 

Tambunan Tulus T.H. 2003. Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia.  Jakarta: Ghalia.

 

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun). Strategi Ketahanan Nasional, Bangkit dari Krisis. http://umum.kompasiana.com/2009/04/23/strategi-ketahanan-nasional-bangkit-dari-krisis/.

 

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Hubungannya Terhadap kebudayaan. http://my-7.blogspot.com/2011/10/pengaruh-pertumbuhan-penduduk-dan.htm

 

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun). Ketahanan Pangan. http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=9&l=id.

 

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun). (Tanpa Judul). http://www.smecda.com/kajian/files/laporan/…pangan…/BAB%202.pdf

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun). Presiden Memaparkan Sembilan Masalah Ketahanan Pangan.http://www.antaranews.com/berita/1274688256/presiden-memaparkan-sembilan-masalah-ketahanan-pangan.

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun). Kemiskinan Melemahkan Ketahananan Nasional.  http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1287.

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun). Makalah Ketahanan Nasional.   http://www.tugaskuliah.info/2010/03/makalah-ketahanan-nasional pendidikan.html.

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun). Potensi Disentegrasi Nasional http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_9865/title_makalah-pancasila potensi-disintegrasi-nasional/.

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun). Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional. http://daniiskandarmanajemen.blogspot.com/2011/05/pengaruh-aspek-ketahanan-nasional-pada.html

(Tanpa Nama). (Tanpa Tahun).  (Tanpa Judul) (http://www.theceli.com/dokumen/ produk/1996/uu7-1996.htm).

Iklan

Posted on Februari 23, 2012, in Opinion, Social and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: